Tak akan ada lagi sejengkalpun tanah lepas dari NKRI Apa lagi Referendum
Pernakah
anda berfikir mengapa segelintir pihak-pihak seperti organisasi papua merdeka (OPM) yang masih berseberangan dengan
indonesia di Papua ini sering menyuarakan "Tuntutannya untuk referendum sebagai
penyelesaian Papua, padahal papua sendiri merupakan daerah yang dikhususkan
seperti yang dikenalk dengan Otsus oleh pemerintahan Indonesia. Bahkan
perhatian khususpun diberikan seperti perbaikan sarana pendidikan, kesehatan
dan kejejahteraan baik sandang pangan maupun papan, tak tanggung-tanggung
seperti kita ketahui bersama anggaran yang begitu besarnya telah di gelontorkan
sebagai jalan untuk mensejahterakan masyarakatnya.
APBD
Provinsi Papua pada tahun 2013 sendiri dengan total belanja Rp 8,1 Triliyun sedangkan Provinsi Papua Barat pada
tahun 2014 dengan total belanja 5,6 Triliun lebih, ini semua dialokasikan sebagai
dana pendidikan, kesehatan, bidang sosial menuntaskan kemiskinan.
http://regional.kompasiana.com/2012/12/21/wow-target-apbd-papua-papua-2013-rp-81-trilyun-518540.html
Sedangkan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bapenas ) menggelontorkan dana untuk
pembiayaan pembangunan Infrastruktur tertinggal wilayah Papua sebesar Rp7
triliun untuk tahun anggaran 2015 mendatang , di mana jumlah tersebut lebih
besar melebihi anggaran untuk 2014 sebesar Rp5 triliun yang sementara ini
sedang berjalan. Jadi persepsi mengenai Papua yang sering dikeluhkan oleh
segelintir pihak yang menginginkan untuk referendum karena tuntutan
kesejahteraan padahal itu semua nya tidak benar
Indonesia
harus mencermati ‘dalang’ di balik tuntutan referendum ini. Sebab, masyarakat
kecil kebanyakan sebetulnya tidak begitu paham dengan referendum tersebut.
Sekelompok elit politiklah yang sebenarnya bermain dengan membangun jejaring
baik di pusat kekuasaan maupun jejaring internasional (pihak LSM-LSM asing).
Namun, sesungguhnya mereka hanyalah ‘alat’. Kepentingan negara-negara besarlah,
khususnya Belanda dan Australia, yang memainkan peran penting di Papua.
Sesungguhnya negera-negera inilah yang memiliki kepentingan dan bakal meraih
keuntungan jika Papua sempat memisahkan
diri melalui referendum yang sedang diusung oleh mereka. Jika ini tidak
dicermati Pemerintah, boleh jadi nasib Papua nanti akan seperti Timor Timur,
lepas begitu saja dari pangkuan Indonesia.
Situasi
gejolak yang terkadang terjadi di papua akan menimbulkan persoalan lebih
krusial dan luas. Masyarakat Papua akan semakin tidak percaya dengan pemerintah
pusat, sehingga mencari pola penyeleseian ke organisasi internasional.
Kondisi
tersebut, harus segera mendapat respon dan langkah-langkah penyelesaian.
Pemerintah pusat harus segera menyelesaikan persoalan Papua agar masyarakatnya
tidak mengajukan referendum yang didukung PBB masalah Papua bagi Indonesia
sudah selesai sehingga hanya perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata
pemerintah sejalan untuk mensejahterakan rakyat Papua sehingga sejajar dengan
rakyat Indonesia di wilayah lain.
0 komentar:
Posting Komentar